FOKUS KITA
PARA PAHLAWAN DEMOKRASI
Pesta demokrasi telah usai. Pesta demokrasi yang
terbilang paling lama sepanjang sejarah republik ini berdiri. Digabungnya pemilihan
presiden dengan pemilu legislatif membuat jalannnya proses penghitungan siara
paling lama dalam sejarah Indonesia. Dibeberapa TPS sampai ada yang dilanjut
sampai pagi bahkan dilanjut sampai siang
hari. Bisa dibayangkan sendiri bagaimana capai dan lelahnya para petugas
KPPS yang berada di garda terdepan pesta demokrasi. Demi terciptanya pesta
demokrasi yang benar-benar jurdil bebas rahasia mereka mengesampingkan rasa
kantuk, lelah, tegang yang berbaur pada saat yang sama.
Tugas yang
begitu berat tanpa diimbangi kondisi tubuh yang prima membuat beberapa teman di
KPPS roboh. Seperti dilansir CNN
Indonesia, jumlah petugas penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal dunia
terus bertambah. Data sementara secara keseluruhan petugas yang tewas mencapai
554 orang, baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
maupun personel Polri.
Anggota KPU Eni Novida Ginting mengatakan
pihaknya akan memberikan santunan kepada petugas KPPS yang sakit maupun
meninggal. Bagi petugas yang meninggal, KPU memberikan Rp36 juta per orang. Sedangkan
untuk petugas KPPS yang mengalami cacat, KPU memberikan bantuan sebesar Rp30,8
juta per orang, luka berat Rp16,5 juta per orang dan luka sedang Rp8,25 juta
per orang.
KPU menargetkan verifikasi petugas KPPS yang
meninggal dan sakit saat bertugas selama Pemilu 2019 selesai sebelum 22 Mei
2019. Sementara Mabes Polri mencatat anggotanya yang tewas saat
mengamankan Pemilu 2019 hingga 29 April 2019 lalu berjumlah 22 orang.
Anggota Polri yang meninggal dinilai keletihan karena mengawal proses panjang
Pemilu.
Tugas KPPS yang
begitu berat inilah yang memunculkan istilah baru dengan sebutan “Pahlawan Demokrasi”.
Sebutan yang tidak muncul pada pemilu-pemilu sebelumnya. Semoga mereka yang meningggal
saat bertugas sebagai KPPS, PPS , PPK diampuni segala dosanya dan mendapatkan tempat
terbaik disisi-Nya.
Siapapun yang kemudian terpilih baik itu sebagai
presiden, wakil prsiden, anggota legislatif ataupun anggota DPD kami ucapkan
selamat. Tugas berat tentunya sudah menunggu didepan mata. Implementasikan
janji-janji ketika sedang kampanye kemarin dengan bukti yang nyata bukan janji.
Kemakmuran rakyatkah yang menjadi prioritas kerja nanti. Rakyat sangat berharap
harga sembako murah, anak-anak bisa sekolah dengan mudah tanpa harus dibebani bayar
ini dan itu, listrik terjangkau , BBM
murah dan masih bisa menabung buat masa depan.
Kerja keras para KPPS, PPS, PPK yang kebayakan adalah
para guru menjadi sorotan tersendiri Dialektika. Berikut penelusuran Dialektika
ke beberapa tempat menemui para guru
yang bertugas sebagai KPPS, PPS dan PPK yang tersebar di beberapa tempat di
Kabupaten Cirebon. Seberapa dahsyatnya menjadi KPPS sehingga banyak rekannya
yang gugur dalam menjalankan tugas. Berikut ini penuturannya pada Dialektika.
Ahmad Mawardi, S.Pd.,
S.Ag.
Pemilu 2019 kemarin guru yang satu ini bertugas
sebagai PPS Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura. Matanya masih terlihat
sembab kurang tidur dalam beberapa hari ini. Pada Hari H pemilu sampai subuh
masih saja berada di balai desa mengontrol jalannya pemungutan suara.
Desa Kanci Kulon yang balaidesanya sedang direhab
menjadi kendala tersendiri. Penerangan listrik sangat terbatas sehingga ia
harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk penerangan listrik. Tadinya berfikir
kotak suara akan diamankan di rumah karena balai desanya sedang direnovasi dan
beberapa ruangan belum dipasang pintu. Namun datang kontrolan dari atas yang
membuat beberapa ruangan di desa difungsikan untuk penyimpanan logistik pemilu.
Dilihat dari rasa capainya sampai sekarang belum juga
hilang (wawancara H+3). Honor sangat jauh dari pengorbanan. Harapan dari
terselenggaranya pemilu 2019 adalah honor ditambah, informasi pekerjaan dan
datangnya logistik jangan mendadak, rapat-rapat di tingkat kecamatan juga jangan
dadakan.
Anne Cyintia Dewi, S.Pd.
Baru pertama kali menjadi anggota KPPS tak menyangka
tugasnya akan berakhir pukul 24.40 WIB. Kalau dilihat sekilas tugas KPPS
tidaklah terlalu berat, namun...setelah masuk didalamnya wah berat juga. Anne bertugas di TPS 9 Desa
Gebang Kulon, Kecamatan Gebang.
Kendala pemilu kemarin adalah bawaslu yang sudah
diberi salinan C.1 hilang dan minta lagi. Ada saksi yang datang menjelang
penghitungan suara selesai.
Honor KPPS ada yang tersedot keanggaran operasional
sebab tarub untuk di TPS dibeli bukan pinjam ataupun sewa. Ada positifnya juga
kini tarubnya bisa untuk kegiatan karangtaruna.
Sebagai anggota KPPS pemula terasa juga capainya,
apalagi dalam hal pengisian administrasi. Begitu banyak berita acara yang harus
dikerjakan KPPS sehingga banyak memakan waktu. Memang ada bimtek namun tidak begitu jelas. Disamping itu juga ingin terutama saksi
parpol harus diseleksi, jangan datang
mendekati akhir pemungutan suara. Anggota KPPS yang baru pertamakali
menjadi KPPS terkendala dalam hal administrasi.
Nurhalim, S.Pd.I
Heran juga bisa selesai dengan relatif cepat bila
dibanding beberapa rekan yang berada di TPS lain. Di TPS TPS 12 Desa Gebang
Kulon alhamdulillah bisa rampung sampai pukul 21.00 WIB.
Kendala yang dirasakan pada pemilu 2019 adalah
banyaknya salinan berta acara yang harus diisi. Bila melihat bendelannya yang
begitu tebal seperti tidak percaya kalau itu semua harus diisi. Pihak PPS
sebelumnya tidak memberitahu seharusnya berapa yang harus diisi jadi ini sih diisi
semua, ternyata hanya beberapa saja
sesuai dengan kebutuhan. Cukup lumayan juga bertele-telenya mengisi berita
acara yang banyak dan menjenuhkan.
Honor KPPS sangat tidak layak dengan beban kerja
KPPS, seperti kerja rodi. Ditanya soal kesediannya menjadi KPPS manakala negara
membutuhkan? Kepala SMK Muhammadiyah ini dengan tegas menolak. Tak mau menjadi
KPPS lagi, kapok!
Anggi Sugiyono, S.Pd.
Tugas Anggi Sugiyono, S.Pd. adalah sebagai pengawas
di TPS. Mendapat tugas mengawas di TPS 07 Desa Kalimekar, Kecamatan Gebang. Tak beda jauh dengan KPPS yang masih
terasa lelah, tugas sebagai pengawas di TPS juga terasa berat. Baru selesai
melaksanakan tugas pukul 05.00 WIB keesokan harinya.
Mendapatkan C.1 sebagai bukti bertugas di KPPS cukup
lama juga sebab harus menunggu selesainya berita acara yang juga sedang direkap
oleh KPPS. Cara pengerjaan yang diselesaikan di akhir membuat pengisian dirasa
lama, seharusnya diisi sesuai dengan tahapan. Misalnya berita acara pilpres
selesaikan disaat usai penghitungan pilpres usai. Karena semuanya dilakukan
diakhir yang membuat pengerjaan masih terus dilakukan. Yang lain sholat shubuh berjamaah, kami masih
saja mengurusi pengisian berita acara sampai akhirnya mendapatkan C.1.
Menjadi pembelajaran buat semua apalagi tugas sebagai
pengawas berat. Kalau 5 tahun berikutnya ditawari jadi pengawas lagi masih
pikir-pikir. Terlalu berat tugas sebagai pengawas walau honor pengawas setara
dengan ketua KPPS yaitu 550.000. Bahkan masih tinggi honor pengawas karena
tanpa dipotong pajak. Jangan ada pemilu seterentak lagi, tak efisien waktu.
Nurdin
Kurniawan, S.Pd.
Sejak
reformasi sampai sekarang sudah beberapa kali pemilu baik legislatif maupun
eksekutif dimintai bantuannya sebabagi Ketua KPPS. Pilpres Tahun 2019 kemarin
sudah menyatakan ingin istirahat sebagai Ketua KPPS namun dari desa berapa kali datang ke rumah meminta bantuannya
sebagai KPPS. Walau sudah menyatakan ingin istirahat tetap saja tugas berat
akhirnya diterima setelah melihat PPS Desa kesulitan mencari
ketua. Kata pihak PPS kalau mencari anggota sih banyak yang mau namun mencari
ketua ternyata sulit juga.
Harus
diakui pileg dan pilpres yang disatukan tahun 2019 merupakan pemilihan umum
yang paling berat, paling capai dan paling banyak memakan korban jiwa. Proses
penghitungan suara baru selesai pukul 01.00 WIB.
Apa
yang menjadi kendala? Besarnya ukuran kertas suara pileg dan DPD membuat
masyarakat kesulitan mencari calon yang dia inginkan. Banyak pula yang tidak hapal siapa yang akan
dipilih membuat calon pemilih melihat satu per satu. Disinilah lamanya orang yang
ada di bilik suara dalam menentukan pilihan. Bahkan ada manula yang 1/4 jam
dibilik suara tanpa mengerti siapa dan apa yang bakal ia coblos.
Parpol
harus disederhanakan lagi seperti dahulu, jangan banyak-banyak. Tokh... banyak
parpol yang format dan platformnya sama dengan beberapa partai yang lain.
Kenapa tidak merger saja?
Melihat
banyaknya petugas KPPS yang tewas dalam menjalankan tugas rasa-rasanya honor
yang 550.000 dipotong pajak tak sesuai dengan pengorbanan anggota KPPS. Kalau
petugas KPPS yang tewas mendapatkan santunan, rasa-rasanya KPPS yang hidup pun selayaknya diberikan
ucapan terimakasih bukan sebatas ucapan.
Cukup
sudah sampai tahun 2019 saja sebagai Ketua KPPS. Bila melihat banyaknya korban
sepertinya petugas KPPS beresiko lebih besar daripada tentara yang maju ke medan area perang sekalipun. Tentara masih
bisa pulang dengan berkumpul dengan keluarganya, nah...petugas KPPS maut selalu
mengintai. Siapa yang masih mau? (N.K./FD).
FOKUS KITA
PARA PAHLAWAN DEMOKRASI
Pesta demokrasi telah usai. Pesta demokrasi yang
terbilang paling lama sepanjang sejarah republik ini berdiri. Digabungnya pemilihan
presiden dengan pemilu legislatif membuat jalannnya proses penghitungan siara
paling lama dalam sejarah Indonesia. Dibeberapa TPS sampai ada yang dilanjut
sampai pagi bahkan dilanjut sampai siang
hari. Bisa dibayangkan sendiri bagaimana capai dan lelahnya para petugas
KPPS yang berada di garda terdepan pesta demokrasi. Demi terciptanya pesta
demokrasi yang benar-benar jurdil bebas rahasia mereka mengesampingkan rasa
kantuk, lelah, tegang yang berbaur pada saat yang sama.
Tugas yang
begitu berat tanpa diimbangi kondisi tubuh yang prima membuat beberapa teman di
KPPS roboh. Seperti dilansir CNN
Indonesia, jumlah petugas penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal dunia
terus bertambah. Data sementara secara keseluruhan petugas yang tewas mencapai
554 orang, baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
maupun personel Polri.
Anggota KPU Eni Novida Ginting mengatakan
pihaknya akan memberikan santunan kepada petugas KPPS yang sakit maupun
meninggal. Bagi petugas yang meninggal, KPU memberikan Rp36 juta per orang. Sedangkan
untuk petugas KPPS yang mengalami cacat, KPU memberikan bantuan sebesar Rp30,8
juta per orang, luka berat Rp16,5 juta per orang dan luka sedang Rp8,25 juta
per orang.
KPU menargetkan verifikasi petugas KPPS yang
meninggal dan sakit saat bertugas selama Pemilu 2019 selesai sebelum 22 Mei
2019. Sementara Mabes Polri mencatat anggotanya yang tewas saat
mengamankan Pemilu 2019 hingga 29 April 2019 lalu berjumlah 22 orang.
Anggota Polri yang meninggal dinilai keletihan karena mengawal proses panjang
Pemilu.
Tugas KPPS yang
begitu berat inilah yang memunculkan istilah baru dengan sebutan “Pahlawan Demokrasi”.
Sebutan yang tidak muncul pada pemilu-pemilu sebelumnya. Semoga mereka yang meningggal
saat bertugas sebagai KPPS, PPS , PPK diampuni segala dosanya dan mendapatkan tempat
terbaik disisi-Nya.
Siapapun yang kemudian terpilih baik itu sebagai
presiden, wakil prsiden, anggota legislatif ataupun anggota DPD kami ucapkan
selamat. Tugas berat tentunya sudah menunggu didepan mata. Implementasikan
janji-janji ketika sedang kampanye kemarin dengan bukti yang nyata bukan janji.
Kemakmuran rakyatkah yang menjadi prioritas kerja nanti. Rakyat sangat berharap
harga sembako murah, anak-anak bisa sekolah dengan mudah tanpa harus dibebani bayar
ini dan itu, listrik terjangkau , BBM
murah dan masih bisa menabung buat masa depan.
Kerja keras para KPPS, PPS, PPK yang kebayakan adalah
para guru menjadi sorotan tersendiri Dialektika. Berikut penelusuran Dialektika
ke beberapa tempat menemui para guru
yang bertugas sebagai KPPS, PPS dan PPK yang tersebar di beberapa tempat di
Kabupaten Cirebon. Seberapa dahsyatnya menjadi KPPS sehingga banyak rekannya
yang gugur dalam menjalankan tugas. Berikut ini penuturannya pada Dialektika.
Ahmad Mawardi, S.Pd.,
S.Ag.
Pemilu 2019 kemarin guru yang satu ini bertugas
sebagai PPS Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura. Matanya masih terlihat
sembab kurang tidur dalam beberapa hari ini. Pada Hari H pemilu sampai subuh
masih saja berada di balai desa mengontrol jalannya pemungutan suara.
Desa Kanci Kulon yang balaidesanya sedang direhab
menjadi kendala tersendiri. Penerangan listrik sangat terbatas sehingga ia
harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk penerangan listrik. Tadinya berfikir
kotak suara akan diamankan di rumah karena balai desanya sedang direnovasi dan
beberapa ruangan belum dipasang pintu. Namun datang kontrolan dari atas yang
membuat beberapa ruangan di desa difungsikan untuk penyimpanan logistik pemilu.
Dilihat dari rasa capainya sampai sekarang belum juga
hilang (wawancara H+3). Honor sangat jauh dari pengorbanan. Harapan dari
terselenggaranya pemilu 2019 adalah honor ditambah, informasi pekerjaan dan
datangnya logistik jangan mendadak, rapat-rapat di tingkat kecamatan juga jangan
dadakan.
Anne Cyintia Dewi, S.Pd.
Baru pertama kali menjadi anggota KPPS tak menyangka
tugasnya akan berakhir pukul 24.40 WIB. Kalau dilihat sekilas tugas KPPS
tidaklah terlalu berat, namun...setelah masuk didalamnya wah berat juga. Anne bertugas di TPS 9 Desa
Gebang Kulon, Kecamatan Gebang.
Kendala pemilu kemarin adalah bawaslu yang sudah
diberi salinan C.1 hilang dan minta lagi. Ada saksi yang datang menjelang
penghitungan suara selesai.
Honor KPPS ada yang tersedot keanggaran operasional
sebab tarub untuk di TPS dibeli bukan pinjam ataupun sewa. Ada positifnya juga
kini tarubnya bisa untuk kegiatan karangtaruna.
Sebagai anggota KPPS pemula terasa juga capainya,
apalagi dalam hal pengisian administrasi. Begitu banyak berita acara yang harus
dikerjakan KPPS sehingga banyak memakan waktu. Memang ada bimtek namun tidak begitu jelas. Disamping itu juga ingin terutama saksi
parpol harus diseleksi, jangan datang
mendekati akhir pemungutan suara. Anggota KPPS yang baru pertamakali
menjadi KPPS terkendala dalam hal administrasi.
Nurhalim, S.Pd.I
Heran juga bisa selesai dengan relatif cepat bila
dibanding beberapa rekan yang berada di TPS lain. Di TPS TPS 12 Desa Gebang
Kulon alhamdulillah bisa rampung sampai pukul 21.00 WIB.
Kendala yang dirasakan pada pemilu 2019 adalah
banyaknya salinan berta acara yang harus diisi. Bila melihat bendelannya yang
begitu tebal seperti tidak percaya kalau itu semua harus diisi. Pihak PPS
sebelumnya tidak memberitahu seharusnya berapa yang harus diisi jadi ini sih diisi
semua, ternyata hanya beberapa saja
sesuai dengan kebutuhan. Cukup lumayan juga bertele-telenya mengisi berita
acara yang banyak dan menjenuhkan.
Honor KPPS sangat tidak layak dengan beban kerja
KPPS, seperti kerja rodi. Ditanya soal kesediannya menjadi KPPS manakala negara
membutuhkan? Kepala SMK Muhammadiyah ini dengan tegas menolak. Tak mau menjadi
KPPS lagi, kapok!
Anggi Sugiyono, S.Pd.
Tugas Anggi Sugiyono, S.Pd. adalah sebagai pengawas
di TPS. Mendapat tugas mengawas di TPS 07 Desa Kalimekar, Kecamatan Gebang. Tak beda jauh dengan KPPS yang masih
terasa lelah, tugas sebagai pengawas di TPS juga terasa berat. Baru selesai
melaksanakan tugas pukul 05.00 WIB keesokan harinya.
Mendapatkan C.1 sebagai bukti bertugas di KPPS cukup
lama juga sebab harus menunggu selesainya berita acara yang juga sedang direkap
oleh KPPS. Cara pengerjaan yang diselesaikan di akhir membuat pengisian dirasa
lama, seharusnya diisi sesuai dengan tahapan. Misalnya berita acara pilpres
selesaikan disaat usai penghitungan pilpres usai. Karena semuanya dilakukan
diakhir yang membuat pengerjaan masih terus dilakukan. Yang lain sholat shubuh berjamaah, kami masih
saja mengurusi pengisian berita acara sampai akhirnya mendapatkan C.1.
Menjadi pembelajaran buat semua apalagi tugas sebagai
pengawas berat. Kalau 5 tahun berikutnya ditawari jadi pengawas lagi masih
pikir-pikir. Terlalu berat tugas sebagai pengawas walau honor pengawas setara
dengan ketua KPPS yaitu 550.000. Bahkan masih tinggi honor pengawas karena
tanpa dipotong pajak. Jangan ada pemilu seterentak lagi, tak efisien waktu.
Nurdin
Kurniawan, S.Pd.
Sejak
reformasi sampai sekarang sudah beberapa kali pemilu baik legislatif maupun
eksekutif dimintai bantuannya sebabagi Ketua KPPS. Pilpres Tahun 2019 kemarin
sudah menyatakan ingin istirahat sebagai Ketua KPPS namun dari desa berapa kali datang ke rumah meminta bantuannya
sebagai KPPS. Walau sudah menyatakan ingin istirahat tetap saja tugas berat
akhirnya diterima setelah melihat PPS Desa kesulitan mencari
ketua. Kata pihak PPS kalau mencari anggota sih banyak yang mau namun mencari
ketua ternyata sulit juga.
Harus
diakui pileg dan pilpres yang disatukan tahun 2019 merupakan pemilihan umum
yang paling berat, paling capai dan paling banyak memakan korban jiwa. Proses
penghitungan suara baru selesai pukul 01.00 WIB.
Apa
yang menjadi kendala? Besarnya ukuran kertas suara pileg dan DPD membuat
masyarakat kesulitan mencari calon yang dia inginkan. Banyak pula yang tidak hapal siapa yang akan
dipilih membuat calon pemilih melihat satu per satu. Disinilah lamanya orang yang
ada di bilik suara dalam menentukan pilihan. Bahkan ada manula yang 1/4 jam
dibilik suara tanpa mengerti siapa dan apa yang bakal ia coblos.
Parpol
harus disederhanakan lagi seperti dahulu, jangan banyak-banyak. Tokh... banyak
parpol yang format dan platformnya sama dengan beberapa partai yang lain.
Kenapa tidak merger saja?
Melihat
banyaknya petugas KPPS yang tewas dalam menjalankan tugas rasa-rasanya honor
yang 550.000 dipotong pajak tak sesuai dengan pengorbanan anggota KPPS. Kalau
petugas KPPS yang tewas mendapatkan santunan, rasa-rasanya KPPS yang hidup pun selayaknya diberikan
ucapan terimakasih bukan sebatas ucapan.
Cukup
sudah sampai tahun 2019 saja sebagai Ketua KPPS. Bila melihat banyaknya korban
sepertinya petugas KPPS beresiko lebih besar daripada tentara yang maju ke medan area perang sekalipun. Tentara masih
bisa pulang dengan berkumpul dengan keluarganya, nah...petugas KPPS maut selalu
mengintai. Siapa yang masih mau? (N.K./FD).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar